Ricuh di SPBUN Tello, Diduga Ada Mafia BBM Subsidi: APH Diminta Tegas Bertindak! Selasa, 09/09/2025 | 00:27
SuaraSINDO.com - Nias Selatan | Kericuhan pecah di SPBUN Tebolo Sejahtera Mandiri, Desa Sinauru, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Minggu (7/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Insiden ini terjadi saat personel Polsek Pulau-Pulau Batu yang dipimpin Plh. Kapolsek Kanit Reskrim melakukan monitoring sekaligus pengamanan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite.
Dari hasil monitoring, polisi menemukan berbagai dugaan kecurangan dalam proses pendistribusian BBM subsidi. Berdasarkan data, SPBUN tersebut baru saja membongkar 48 ton Pertalite dan 16 ton Bio Solar yang diangkut dari Pertamina Gunungsitoli menggunakan kapal tanker SPOB Tello Cemerlang dengan kapten Aman Harefa.
Namun, distribusi BBM yang semestinya hanya untuk nelayan pemilik kartu nelayan justru diselewengkan. Pihak desa diduga mengeluarkan rekomendasi ilegal hingga BBM subsidi jatuh ke tangan warga non-nelayan. Bahkan, warga yang sudah mengambil jatah sehari sebelumnya bisa kembali membeli, sehingga terjadi penimbunan dan penjualan ilegal di luar SPBUN.
Tak berhenti di situ, pengelola SPBUN juga diduga melakukan pungutan liar dengan menarik biaya tambahan Rp10 ribu per jerigen (uang cor) dan membiarkan siapa pun membeli BBM tanpa aturan. Praktik ini membuat distribusi BBM subsidi rawan disalahgunakan demi keuntungan segelintir pihak.
Situasi memanas ketika polisi mencoba mengamankan sejumlah jerigen BBM sebagai barang bukti. Pegawai SPBUN Ferdi Sarumaha bersama pekerja pengisian BBM justru memprovokasi warga agar menghadang petugas. Bahkan, istri manajer SPBUN Risman Wau dilaporkan ikut menutup gerbang dan memanas-manasi massa. Akibatnya, upaya polisi untuk mengangkut barang bukti menggunakan mobil L300 gagal.
Plh. Kapolsek Kanit Reskrim Polsek Pulau-Pulau Batu menegaskan, tindakan penghalangan tersebut tidak bisa ditolerir.
“Kami menemukan indikasi kuat penyimpangan distribusi BBM subsidi di SPBUN ini. Namun, saat hendak mengamankan barang bukti, justru ada provokasi dan upaya penghalangan. Ini jelas menghalangi penegakan hukum dan harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.
Publik kini menuntut APH bertindak tegas untuk mengusut dugaan mafia BBM subsidi yang sudah lama merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan. Jika praktik curang ini terus dibiarkan, maka mafia BBM akan semakin merajalela dan mempermainkan aturan distribusi subsidi di Nias Selatan.**(SHI GROUP)
